Samarinda – Gelombang aksi besar dipastikan akan mengguncang Kota Samarinda. Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur dijadwalkan turun ke jalan pada 21 April 2026.

Aksi ini dipicu oleh memanasnya isu dugaan praktik nepotisme dan dinasti politik di lingkaran pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur. Massa menilai praktik tersebut telah mencederai prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Berdasarkan informasi yang beredar, jumlah peserta aksi diperkirakan mencapai lebih dari 4.000 orang, berasal dari berbagai organisasi masyarakat, mahasiswa, hingga elemen sipil lainnya. Bahkan, jumlah tersebut disebut masih berpotensi bertambah menjelang hari pelaksanaan.

Koordinator aksi menyebutkan bahwa unjuk rasa ini merupakan bentuk akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kondisi politik daerah yang dinilai tidak sehat.

“Aksi ini adalah suara rakyat. Kami ingin pemerintahan berjalan secara transparan dan bebas dari praktik nepotisme,” tegasnya.

Rencananya, massa akan memusatkan aksi di sejumlah titik strategis di Samarinda, termasuk Kantor DPRD Kalimantan Timur dan Kantor Gubernur.

Menanggapi rencana aksi tersebut, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Nanang Avianto menegaskan bahwa pihak kepolisian siap mengamankan jalannya unjuk rasa agar tetap berlangsung tertib dan kondusif.

Ia menekankan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara, namun harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kami menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Namun, kami juga mengingatkan agar aksi dilakukan secara damai, tidak anarkis, dan tidak mengganggu ketertiban umum,” ujarnya.

Kapolda juga memastikan jajaran Polda Kaltim telah menyiapkan langkah-langkah pengamanan, termasuk penempatan personel di titik-titik strategis, pengaturan lalu lintas, serta koordinasi dengan instansi terkait.

Selain itu, ia mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu benar, serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif.

“Kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga keamanan daerah. Jangan sampai aksi ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

Dengan meningkatnya eskalasi isu menjelang hari pelaksanaan, aparat keamanan dan pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga stabilitas wilayah agar aktivitas masyarakat tetap berjalan normal.